JAKARTA, JAKARTAPOS.ID – Oleh : Raihan Fudloli
(Bakal Calon Ketua Umum PB HMI 2026-2028)
Momentum Hari Sumpah Pemuda harus menjadi refleksi bagi generasi muda, khususnya HMI, untuk memperkuat peran strategis dalam mengawal kebijakan publik, memperjuangkan keadilan sosial, dan menjawab tantangan kebangsaan.
Setiap 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Namun, peringatan tersebut semestinya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan untuk mengenang peristiwa sejarah. Lebih dari itu, Sumpah Pemuda merupakan momentum refleksi untuk menimbang kembali posisi dan tanggung jawab generasi muda dalam menentukan arah perjalanan bangsa.
Ikrar yang lahir pada 28 Oktober 1928 menjadi tonggak penting terbentuknya kesadaran nasional. Para pemuda dari berbagai latar belakang suku, agama, dan daerah berhasil melampaui sekat-sekat primordial untuk menegaskan satu identitas kebangsaan: bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Indonesia.
Sejarah tersebut memberikan pesan bahwa pemuda bukan sekadar kelompok demografis dalam struktur masyarakat, melainkan subjek sejarah yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan perubahan. Persatuan yang dibangun oleh generasi 1928 harus diterjemahkan dalam tanggung jawab sosial, keberanian politik, serta kontribusi nyata bagi pembangunan dan masa depan Indonesia.
HMI dan Tanggung Jawab Perjuangan Kebangsaan
Bagi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), momentum Sumpah Pemuda seharusnya menjadi ruang refleksi untuk merekonstruksi peran organisasi dalam menjawab berbagai persoalan umat dan bangsa. Kepemimpinan organisasi kemahasiswaan tidak cukup diukur dari kemampuan mengelola agenda internal, mempertahankan eksistensi kelembagaan, atau membangun konsolidasi organisasi semata.
Lebih dari itu, kepemimpinan harus diuji melalui kontribusi nyata terhadap masyarakat, terutama dalam memperkuat literasi publik, memberdayakan komunitas, mengembangkan kepemimpinan berintegritas, serta mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sebagai organisasi perjuangan, HMI memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk mengambil bagian dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 8 Anggaran Dasar HMI yang menegaskan bahwa HMI merupakan organisasi perjuangan.
Khittah perjuangan tersebut tidak boleh berhenti sebagai doktrin kelembagaan atau narasi historis yang terus diulang dalam forum-forum organisasi. Sebaliknya, nilai perjuangan harus diwujudkan melalui langkah strategis, gagasan kritis, dan keberpihakan terhadap penyelesaian persoalan umat dan bangsa.
Terlebih, dunia saat ini tengah menghadapi transformasi geopolitik yang berlangsung begitu cepat. Persaingan ekonomi global, ketegangan antarnegara, perubahan konfigurasi kekuatan politik internasional, hingga perkembangan teknologi telah menciptakan tantangan baru bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam situasi tersebut, HMI dituntut mampu melahirkan generasi kepemimpinan yang adaptif, memiliki kapasitas intelektual, serta mampu membaca perubahan zaman. Orientasi perjuangan itu pada akhirnya harus bermuara pada cita-cita besar HMI, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah SWT.
Krisis Ekonomi dan Ketimpangan Sosial Menjadi Tantangan Bangsa
Di tengah dinamika global tersebut, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai persoalan domestik yang membutuhkan perhatian serius. Gejolak ekonomi, persoalan sosial, serta krisis keberpihakan dalam kebijakan politik menjadi tantangan yang tidak dapat dipandang sebelah mata.
Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan terhadap daya beli, serta terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak menjadi persoalan yang terus membayangi kehidupan rakyat. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan tantangan pengangguran dan ketidakpastian ekonomi rumah tangga.
Pada saat bersamaan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sebagai hak dasar warga negara masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas pelayanan. Ketimpangan akses tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya memadai dan mereka yang semakin rentan terhadap tekanan ekonomi.
Persoalan ini tidak cukup dijawab melalui pernyataan politik ataupun program yang bersifat jangka pendek. Negara membutuhkan kebijakan publik yang terukur, konsisten, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan mendasar masyarakat.
Di sinilah pentingnya keberpihakan politik. Politik semestinya menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan sekadar arena mempertahankan kekuasaan dan membangun kepentingan elektoral. Ketika persoalan kesejahteraan rakyat tidak menjadi prioritas, kepercayaan publik terhadap institusi dan proses politik berisiko semakin melemah.
Oleh karena itu, generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika politik nasional. Pemuda harus mengambil posisi sebagai kekuatan moral, intelektual, sekaligus kontrol sosial yang berani menyampaikan kritik dan menawarkan alternatif kebijakan.
Mengembalikan Semangat Sumpah Pemuda dalam Gerakan Nyata
Semangat Sumpah Pemuda harus diejawantahkan melalui komitmen aktif untuk mengawal kebijakan publik, memperjuangkan keadilan sosial, serta memperkuat partisipasi generasi muda dalam pembangunan nasional.
Bagi HMI, momentum ini menjadi pengingat bahwa organisasi tidak boleh terjebak dalam rutinitas konsolidasi internal dan kontestasi kepemimpinan semata. Dinamika organisasi harus berjalan beriringan dengan agenda perjuangan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
HMI perlu memperkuat tradisi intelektual, membangun ruang dialog kebangsaan, meningkatkan kapasitas kader dalam memahami kebijakan publik, serta mendorong lahirnya gagasan-gagasan strategis untuk menjawab tantangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan persoalan demokrasi.
Lebih jauh, HMI juga harus mampu membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, dan kelompok pemuda lainnya. Persoalan bangsa yang semakin kompleks tidak mungkin diselesaikan oleh satu kelompok atau organisasi secara sendiri-sendiri.
Pada akhirnya, tantangan geopolitik internasional, ketidakpastian ekonomi, dan dinamika politik nasional harus menjadi alasan bagi generasi muda untuk memperkuat persatuan dan memperbesar kontribusi kebangsaan, bukan justru terjebak dalam fragmentasi kepentingan.
Peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 harus menjadi momentum untuk memperbarui komitmen perjuangan. Sejarah telah membuktikan bahwa pemuda mampu menyatukan perbedaan dan melahirkan kesadaran nasional yang menjadi fondasi berdirinya Indonesia.
Kini, tantangannya bukan lagi sekadar bagaimana menjaga persatuan, melainkan bagaimana menerjemahkan persatuan tersebut menjadi kekuatan untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa.
HMI, dengan sejarah panjang dan khittah perjuangannya, memiliki tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam proses tersebut. Sebab, menjadi pemuda Indonesia bukan hanya tentang mewarisi sejarah perjuangan, tetapi juga tentang keberanian menciptakan sejarah baru.
Sumpah Pemuda bukan sekadar warisan masa lalu. Ia adalah mandat perjuangan bagi generasi muda untuk memastikan Indonesia bergerak menuju cita-cita kemerdekaan: masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.
Komentar